Media massa harus dipahami sebagai ruang diskusi publik. Saluran di mana pemerintah ingin mendengar keluh kesah rakyat, sebaliknya juga begitu, media massa adalah ruang terbaik bagi rakyat menyalurkan komplain terhadap ketidakadilan. Tapi jangan pernah melihat media massa sebagai institusi yang netral atau bebas nilai.
Sebab, di dapur redaksi, begitu banyak kepentingan yang tarik-menarik. Dari benturan antara kepentingan bisnis dan redaksi, sampai dengan keterikatan pemilik modal media massa terhadap penguasa. Ini semua membuat media massa tak akan pernah bebas nilai, sebab selalu ada tangan-tangan yang tak terlihat (invisible hand) yang mempengaruhi media massa. Maka tak berlebihan bila menyebut salah satu ukuran demokrasi adalah adanya kebebasan pers, yang bebas tekanan dari manapun.
Sampai dengan akhir September 2010, pemberitaan media massa baik elektronik maupun cetak mengangkat headline mengenai terorisme. Yang bermula dari perampokan bank di Medan, yang ditengarai digunakan sebagai pendanaan aksi terorisme.
Pada kasus ini di mana media berada? Sekadar memberitakan atau ikut serta dalam sebuah agenda setting. Perlu dipahami, bahwa media mengangkat suatu isu – yang dianggap penting untuk diketahui mesyarakat – melalui rapat redaksi yang melelahkan. Di sisi lain ada agenda publik, yaitu kebutuhan masyarakat terhadap terhadap suatu informasi. Pertemuan dua agenda ini adalah agenda setting.
Pada kasus terorisme, sebagaimana terjadi sejak kejadian 11 September 2001, pada akhirnya media terjebak oleh agenda setting yang diciptakan invisible hand – entah itu kepentingan Amerika Serikat atau Barat. Maka pertarungan wacana pun terjadi. Penguasa dalam rupa pejabat pemerintah, humas, sekretariat negara, ataupun perusahaan selalu memiliki akses yang besar terhadap media. Mereka memiliki barisan ahli propaganda yang mampu mempengaruhi pers. Mereka bisa membuat pemberitaan atau press release kapanpun sebagai bahan pemberitaan untuk media massa. Akibatnya, diskusi menjadi searah. Sementara teroris atau mereka yang dianggap teroris tak memiliki juru bicara, yang membuat akses terhadap media demikian sulit, yang pada akhirnya membuat mereka kian tertutup – meski mereka sadar semakin tertutup semakin tak berimbang pemberitaan.
Persoalannya adalah, media selalu mengemas terorisme atau teroris sebagai Islam. Uniknya lagi mereka yang dianggap teroris itu selalu dicitrakan sebagai mereka yang amanah, rajin sholat, rajin beribadah puasa sunnah, memiliki pengajian yang tertutup. Data-data seperti inilah yang selalu dikutip dari narasumber, baik rekan seorang yang dianggap teroris itu atau pejabat kepolisian. Walhasil citra yang terbentuk adalah: pertama, Islam adalah penganjur teroris. Kedua, mereka yang memeluk Islam secara taat berpotensi menjadi teroris.
Akibatnya memang mudah ditebak. Semua orang akan menjauhi Islam, menjauhi ibadah, sebab semua itu menciptakan terorisme. Media massa dan narasumber seperti berkolaborasi, memperburuk citra Islam. Islam yang santun, kasih sayang, toleran, menjadi sadis tanpa kompromi. Lalu benarkah?
Dari sisi kerja pers sangat diragukan. Lantaran pers Indonesia tak pernah melakukan konfirmasi secara langsung terhadap mereka yang dituduh teroris, hanya mengutip dari pejabat Polri atau rekan. Ketidakadilan informasi ini terus dipelihara, yang membuat citra Islam kian terpuruk.
Lalu masyarakat juga menjadi kian tebal prejudice alias prasangka buruknya. Yang menciptakan semacam phobia dan sensitif. Mereka yang memiliki kelompok-kelompok pengajian diawasi, karena dianggap eksklusif dan karena itu bisa menjadi bibit terorisme, benarkah? Tentu tidak. Indonesia yang menjamin kebebasan beragama, pada akhirnya selalu bermasalah. Masjid banyak diserang massa, kelompok pengajian banyak yang dibubarkan, gereja dilarang dibangun. Semuanya menjadi tidak sehat dalam rangka membangun bangsa dan negara. Pada kasus ini, media menjadi alat kepentingan penguasa atau konspirasi, tanpa mereka sadari.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar